Pada sektor infrastruktur, DPRD Sumsel bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan sejumlah prioritas yang akan dibahas dan diawasi bulan ini.

Agenda Kerja DPRD Sumsel Infrastruktur

Salah satunya adalah pembahasan perubahan APBD‑P TA 2025 yang salah satu poin besarnya adalah penguatan belanja infrastruktur di daerah tertinggal dan perbatasan.

Beberapa kegiatan yang menonjol:

Rapat paripurna untuk membahas Raperda perubahan APBD yang memuat anggaran infrastruktur jalan, jembatan dan pemeliharaan jaringan dasar.
detikcom

Pengawasan terhadap proyek‐proyek infrastruktur strategis yang telah dilakukan bersama eksekutif, serta evaluasi kemajuan fisik dan realisasi anggaran.

Koordinasi antara Komisi terkait DPRD dengan OPD Provinsi Sumsel untuk memastikan sarana dan prasarana publik berjalan tepat waktu serta sesuai kualitas yang ditetapkan.

Penting bagi warga dan pelaku usaha untuk memperhatikan agenda ini karena keputusan infrastruktur sangat berdampak pada kehidupan sehari‑hari: akses transportasi, ketersediaan layanan publik, hingga potensi usaha lokal yang dibuka oleh pembangunan tersebut.

Agenda Kerja DPRD Sumsel Lingkungan

Dalam ranah lingkungan, DPRD Sumsel juga memiliki agenda yang tak kalah penting. Mengingat isu perubahan iklim,

degradasi lingkungan, serta kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,

DPRD berperan dalam menyusun regulasi dan melakukan pengawasan.

Contoh‐agenda yang akan berlangsung:

• Pembahasan Raperda terkait pemanfaatan alur sungai dan perairan pedalaman yang sudah masuk dalam Propemperda Sumsel.
• Rapat koordinasi tentang tata kelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di provinsi, yang akan melibatkan Komisi Lingkungan DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
• Program pengawasan proyek infrastruktur yang berdampak lingkungan  misalnya pengerjaan jalan, jembatan,

dan pemukiman agar sesuai AMDAL dan tidak mengabaikan aspek lingkungan.

Bagi masyarakat, agenda ini memberikan kesempatan untuk ikut serta menyampaikan aspirasi, misalnya tentang keluhan lingkungan hidup,

alur sungai yang tersumbat, atau dampak pembangunan terhadap kawasan rawan bencana.

Bagi pelaku usaha, penting untuk memahami regulasi lingkungan yang sedang dibahas agar usaha sesuai dengan regulasi dan mendapat dukungan.

Agenda Kerja DPRD Sumsel Sosial</h3>

Pada ranah sosial, DPRD Sumsel bulan ini memfokuskan pada keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Beberapa agenda konkret:

Pembahasan Raperda tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang sudah diusulkan dalam Propemperda.

Sidang paripurna untuk mendengarkan jawaban dari eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi pada perubahan APBD‑P, yang terkait dengan alokasi sosial seperti bantuan ke masyarakat, kesehatan, dan pendidi

kan.

Reses dan kunjungan anggota DPRD ke daerah pemilihan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat terkait masalah sosial seperti akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiski

nan.
Program Pasca Sarjana UMPalembang

Masyarakat diharapkan memanfaatkan agenda ini untuk menyampaikan kebutuhan sosial mereka  misalnya kebutuhan sekolah di desa,

bantuan sosial yang belum diterima, atau layanan kesehatan yang masih terbatas.

Pelaku usaha di sektor sosial (misalnya usaha mikro, layanan kesehatan, pendidikan nonformal) juga dapat memperhatikan alokasi anggaran sosial untuk peluang kerjasama atau pengembangan program

Agenda kerja DPRD Sumsel bulan ini menunjukkan bahwa infrastruktur, lingkungan, dan sosial menjadi tiga bidang prioritas.

Keberhasilan agenda‑agenda ini akan sangat bergantung pada sinergi antara DPRD (legislatif) dengan Pemerintah Provinsi dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku us

aha.

Untuk warga dan pelaku usaha:

• Pantau jadwal rapat DPRD, publikasi paripurna, dan kunjungan reses untuk ikut serta atau menyampaikan aspirasi.
• Perhatikan regulasi baru atau perubahan APBD yang akan mempengaruhi bidang Anda (infrastruktur, lingkungan ataupun sosial).
• Agenda Kerja DPRD Sumsel Infrastruktur
• Manfaatkan peluang yang muncul dari alokasi anggaran baru atau program pemerintah yang didukung oleh DPRD.